Biaya Membuat IUI

Biaya Membuat IUI Ternyata Sangat Terjangkau

Menghitung biaya membuat IUI dapat memberikan gambaran berapa nominal yang dihabiskan pengusaha untuk membuat izin. Melalui legalitas dalam bidang industri tersebut, dapat menjadikan pedoman untuk menilai kualitas pabrik produksi. Selain itu perusahaan dinilai legal secara hukum.

Prosedur dan Biaya Membuat IUI Sesuai Peraturan Yang Berlaku

Pengisian formulir permohonan

Pertama pemohon akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran sebagai bukti bahwa mereka memang benar hendak membuat IUI. Formulir bisa didapat di kantor perizinan setempat. Adapun kantor yang dituju ialah PPT Daerah Tingkat II yang ada di masing-masing kota atau kabupaten.

Tetapi jika industri yang dijalankan besar, maka permohonan dilayangkan kepada daerah tingkat provinsi. Dalam formulir, pemohon akan diminta untuk mengisi sejumlah data termasuk identitas diri. Pastikan menulisnya dengan rapi dan yang terpenting yakni mudah dibaca.

Selain itu keterangan yang ada harus diisi dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti menulis keterangan atau menyetor berkas palsu, maka pemohon dapat ditutut secara hukum.

Maka dari itu penting sekali memberikan berbagai informasi asli sesuai apa adanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Melengkapi pemberkasan

Selanjutnya pemohon akan diminta untuk melengkapi pemberkasan sesuai kriteria persyaratannya. Setiap daerah tingkat II atau tingkat I memiliki syarat sendiri-sendiri, jadi akan berbeda-beda satu sama lain. Namun secara umum biasanya mereka akan meminta identitas diri berupa KTP, pas foto 4×6 sebanyak 2lembar, dan NPWP pribadi.

Untuk kelengkapan usaha disertakan dokumen SNI, sertifikasi Halal MUI, pelunasan PBB, bagan produksi, nota pemberian mesin, dan sertifikasi BPOM. Selain itu pabrik juga harus sudah memiliki izin lingkungan AMDAL serta bangunan pabrik berizin yang dibuktikan dengan IMB.

Jadi sebenarnya cukup banyak dokumen yang perlu disiapkan untuk pembuatan IUI. Namun hal tersebut tergantung dari berbagai faktor seperti tingkat industri dan jenis produksi yang dilakukan. Selanjutnya seluruh berkas dimasukan ke dalam map berwarna kuning sehingga tidak sampai tercecer.

Proses validasi dokumen

Selanjutnya petugas akan melakukan pengecekan untuk memvalidasi seluruh data-data yang ada. Maka penting untuk menulis informasi yang sebenar-benarnya sesuai fakta yang ada. Di samping itu seluruh keterangan yang dimasukkan dalam formulir harus sesuai dengan apa yang ada pada dokumen-dokumen lampiran tersebut.

Proses ini membutuhkan waktu selama beberapa hari tergantung antrean pemohon. Apabila dokumen yang disetor dicurigai keabsahannya atau belum lengkap, maka berkas akan segera dikembalikan. Sedangkan jika persyaratan dan biaya membuat IUI telah komplit, maka pemberkasan akan segera diproses.

Berkas akan masuk ke tahap selanjutnya yakni tahapan administrasi. Apabila tahapan ini telah dilalui, maka pemohon hanya tinggal menunggu diterbitkannya sertifikat IUI. Setelah sertifikat diterbitkan maka pemohon akan segera dihubungi untuk mengambil izinnya di kantor layanan PPT terkait.

Biaya pengurusan IUI

Salah satu hal yang membuat pengusaha enggan mengurus IUI ialah biaya yang harus dikeluarkan. Pada pemerintah melalui peraturannya telah dengan tegas menyebutkan bahwa tidak ada biaya retribusi yang dibebankan kepada pemohon. Sehingga izin dapat diperoleh melalui prosedur yang ada secara gratis.

Bahkan pada Perka BKPM No. 13 tahun 2017 menyebutkan bahwa siapa pun oknum pengurusan izin yang meminta bayaran dapat dipidana. Di mana pemohon sebenarnya hanya perlu membayar biaya materai serta fotokopi berkas saja untuk bisa memproses IUI.

Hal tersebut dilakukan agar pengusaha berniat untuk mengurus IUI sehingga bisa melangsungkan kegiatan industrinya secara legal. Dengan begitu mereka memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Biaya-Biaya Tambahan Ketika Membuat IUI

Pengadaan syarat administratif

Meski tidak terdapat biaya membuat IUI, namun untuk melengkapi pemberkasan biasanya pemohon juga harus mengeluarkan sejumlah uang. Hal tersebut digunakan untuk pengurusan izin-izin lain sebagai syarat IUI.

Misalnya kelengkapan SIUP di mana sebelumnya pemohon harus sudah memiliki akta perusahaan yang dikeluarkan notaris. Jadi ketika menggunakan notaris, tentunya ada biaya tambahan untuk penggunaan jasa mereka.

Di samping itu pelaksanaan survey lapangan ketika mengurus AMDAL dan IMB juga kerap dimintai pembayaran yang disetor kepada dinas setempat.

Pembayaran pajak tiap modal

Jangan lupa bahwa pemohon juga dikenakan pajak dengan nominal sesuai persentase modal yang dimiliki perusahaan. Modal ini juga menjadi penentu jenis skala pabrik tersebut apakah termasuk pabrik besar, menengah, atau kecil.

Untuk pabrik kecil dan menengah cukup mendapatkan izin industri dari kota atau kabupaten. Sedangkan jika skalanya besar, wajib mendapat persetujuan ke tingkat provinsi.

Setelah itu selama industri masih berjalan, maka pengusaha juga wajib membayar sejumlah pajak kepada negara. Pajak-pajak tersebut seperti misalnya pajak penghasilan, pajak usaha, hingga PBB untuk bangunannya.

Kriteria Pencabutan IUI bagi Industri

Terjadi pelanggaran sesuai UU

Meski perusahaan sudah mendapatkan IUI, bukan berarti mereka bebas melakukan hal apa pun yang bertentangan dengan hukum. IUI ini tentu tidak berlaku selamanya apalagi jika pemilik melakukan sejumlah pelanggaran di tengah jalan. Jadi meski sudah mengantongi IUI, mereka tetap harus senantiasa berlaku sesuai aturan hukum.

Jika hal itu terjadi, maka pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk mencabut IUI dari pabrik tersebut. Selain itu pencabutan juga bisa dilakukan apabila pemohon diketahui menyetor data-data palsu untuk pemberkasan pada saat mencari izin.

Jadi upayakan untuk memulai sesuatu dengan berlandaskan kejujuran. Dengan begitu sesuatu akan berjalan lebih baik dan langgeng, termasuk dalam pengurusan izin industri.

Pemilik menghentikan usaha yang dijalani

Perkembangan dan jalannya bisnis tidak pernah bisa diprediksi, terlebih-lebih kondisi mau pun minat pasar. Jadi perusahaan membutuhkan inovasi agar selalu bisa memenangkan hari konsumen. Namun tentu tidak semua usaha siap untuk melakukan perubahan.

Ada kalanya pemilik memutuskan untuk menutup pabriknya dan beralih ke jenis usaha baru yang dinilai lebih potensi. Apabila hal ini terjadi maka IUI secara otomatis akan dicabut karena pabrik sudah tidak beroperasi lagi.

Untuk menghentikan usaha, pemilik harus terlebih dahulu melaporkannya ke kantor perpajakan untuk memperoleh surat penutupan. Dengan begitu mereka tidak akan dikenakan pajak. Dokumen itu juga nantinya akan ditembuskan kepada pemberi izin sehingga IUI akan langsung dicabut.

Apabila pemohon tidak melapor kepada kantor pajak, maka pabrik masih terdata beroperasi. Di mana pajak-pajak yang dibayar dimasukkan menjadi hutang pajak yang harus dilunasi ketika mengurus surat penutupan nanti. Jadi dibanding menunggu pajak menumpuk, segeralah urus surat penutupan dan pencabutan IUI.

Tidak melaksanakan pendaftaran ulang

IUI yang diberikan harus diperpanjang setiap satu tahun sekali untuk bisa tetap digunakan selama setahun ke depan. Apabila pemilik tidak melaksanakan perpanjangan maka secara otomatis IUI akan mati dan bisa dicabut izinnya. Jika hendak memiliki IUI kembali, maka pemilik harus melakukan pengajuan ulang.

Pemerintah memang membebaskan biaya membuat IUI sebagai stimulasi bagi pengusaha untuk tergerak melengkapi perizinan industri. Namun meski begitu tentunya pemilik harus melengkapi beberapa dokumen yang mana hal tersebut sedikit banyak juga memakan biaya. Agar mendapat gambaran yang jelas, silahkan hubungi konsultan legalitas terpercaya.

Biaya Membuat IUI